PROBORNEO – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, mengingatkan pemerintah daerah terkait potensi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng, terutama menjelang tahun anggaran 2026 dan 2027.
Ia menyoroti proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai berpotensi mengganggu capaian target pembangunan yang telah dirancang dalam dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan visi-misi Gubernur Kalteng.
“RPJMD ini sesuai dengan visi-misi Gubernur Kalteng, kami sangat mendukung. Tetapi ada langkah-langkah tertentu yang mungkin bisa menghambat karena anggaran,” ujar Tomy, Rabu (30/7/2025).
Ketua Fraksi PAN DPRD Kalteng ini mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan proyeksi penurunan APBD adalah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Hal ini menurutnya, menjadi alarm penting agar Pemprov segera memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai alternatif pendanaan pembangunan.
“Tidak harus berharap dari transfer pusat. PAD kita perlu ditekan dan dimaksimalkan, salah satunya lewat BUMD dan pajak-pajak daerah,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng itu juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan.
Menurutnya, keberadaan BUMD harus mampu memberikan nilai tambah dan bukan sekadar menjadi beban anggaran.
“BUMD itu dimodali pemerintah, jadi harus ada feedback untuk daerah. Genjot dong PAD-nya. Maksimalkan kinerjanya, tekan agar bisa menghasilkan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan dokumen perencanaan, khususnya RPJMD, tidak dilakukan secara asumtif, melainkan didasarkan pada data riil dan analisis yang terukur agar target pembangunan dapat terealisasi secara realistis.
“RPJMD memang prediksi, tapi harus berdasarkan dasar yang kuat. Jangan asal masukkan angka,” katanya.
Selain itu, Tomy mempertanyakan proyeksi penurunan APBD di tahun 2026 dan 2027, mengingat tren beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan anggaran.
Menurutnya, perlu ada penjelasan konkret dari pihak pemerintah mengenai variabel penyebab penurunan tersebut.
Ia pun mendorong Pemprov Kalteng untuk segera mengambil langkah strategis dan antisipatif guna memastikan pelaksanaan program-program prioritas dalam RPJMD tidak terganggu akibat fluktuasi anggaran. (red)
