Muara Teweh, 6 Februari 2026 – Rencana pemberian insentif bagi tokoh adat, pelayan ibadah, dan pengurus lingkungan di Barito Utara harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat. Hal ini ditegaskan oleh DPRD Barito Utara guna menghindari potensi penyalahgunaan anggaran dan salah sasaran.
Anggota dewan, Naruk Saritani, menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam keberhasilan program insentif ini. Data penerima, mulai dari Damang, Mantir, Marbot, hingga Ketua RT, harus diverifikasi secara berkala agar benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Dalam keterangannya pada Jumat (6/2), Naruk menyebutkan bahwa pemberian insentif perlu diintegrasikan dengan sistem monitoring yang ketat. Hal ini bertujuan agar anggaran yang dikeluarkan dari APBD memberikan dampak positif yang terukur bagi kinerja para pelayan masyarakat.
“Pemberian insentif perlu diintegrasikan dengan pengawasan agar tepat sasaran. Jangan sampai ada nama yang tercantum namun tidak menjalankan fungsinya secara aktif di masyarakat,” tegas Naruk.
DPRD juga meminta peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran dana tersebut. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, warga diharapkan berani melapor agar bisa segera dilakukan evaluasi oleh instansi terkait di tingkat kabupaten.
Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan program ini dapat menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang baik. Keberlanjutan program insentif ini sangat bergantung pada kejujuran dalam pendataan dan ketepatan dalam penyalurannya kepada mereka yang benar-benar mengabdi.
