PROBORNEO — Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2026, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/4/2025).
Kegiatan Musrenbang RKPD yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Anggota Komisi I DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang, Bupati/Wali Kota se-Kalteng, serta unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Visi pembangunan yang diusung yakni Mengangkat Harkat Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Agustiar menjelaskan, lima tahun ke depan Pemprov Kalteng mengusung Program Prioritas Huma Betang, yang mencakup Kalteng Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni.
Pembangunan daerah dibagi dalam tiga zona sesuai potensi masing-masing, yaitu Zona Timur untuk hilirisasi pangan dan energi, Zona Tengah untuk pusat perdagangan dan sentra pertanian, serta Zona Barat untuk hilirisasi SDA dan industri.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang mewakili Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya Musrenbang RKPD 2026 sebagai langkah awal penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menjadikan Musrenbang RKPD tahun ini sebagai momen strategis untuk memastikan arah kebijakan dan program daerah sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Bupati Murung Raya, Heriyus, menyambut baik pelaksanaan Musrenbang ini dan berharap forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyinergikan program pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Musrenbang ini menjadi forum penting dalam menyamakan prioritas dan arah kebijakan, sehingga pembangunan di daerah dapat terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya. (red)
