PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mendorong percepatan penyediaan sarana internet di daerah pedalaman sebagai bagian dari Program Prioritas HUMA BETANG yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur.
Hal ini ditegaskan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Prov. Kalteng, Rangga Lesmana, saat memimpin rapat bersama Diskominfo se-Kalteng, di Aula Kanderang Tingang, Dinas setempat, Selasa (1/7/2025).
“Bantuan perangkat sarana internet yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan diproses melalui mekanisme hibah barang kepada Dinas Kominfo Kabupaten/Kota penerima. Harapannya, semua masyarakat Kalimantan Tengah dapat menikmati jaringan internet termasuk di daerah-daerah pedalaman yang memang belum terjangkau/kesulitan jaringan internet,” jelas Rangga.
Data Diskominfosantik mencatat, masih terdapat 376 desa/kelurahan di 11 kabupaten dan 1 kota yang belum memiliki akses internet atau mengalami gangguan sinyal (blankspot). Rinciannya mencakup Kabupaten Gunung Mas (50 desa), Seruyan (55 desa), Lamandau (45 desa), dan daerah lainnya.
Sebagai langkah percepatan, Pemprov telah mendistribusikan perangkat internet berbasis satelit Starlink. Hingga 30 Juni 2025, sudah ada 202 perangkat yang aktif, 18 belum aktif, dan 149 masih dalam proses distribusi.
Targetnya, seluruh 376 perangkat bisa aktif pada minggu pertama Agustus 2025. Namun demikian, proses ini tidak lepas dari berbagai kendala di lapangan seperti akses jalan yang sulit, keterbatasan kendaraan, hingga minimnya SDM operator di desa.
“Diperlukan data yang tepat dan akurat agar program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Rangga.
Rangkaian program ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, dimulai dari pendataan desa blankspot pada Mei, dilanjutkan distribusi perangkat pada Mei–Agustus 2025, dan rencana tahap dua distribusi tambahan pada September–Desember 2025.
Untuk 2026, Pemprov Kalteng juga telah merencanakan program Monitoring dan Evaluasi. Bahkan, lewat APBD Perubahan 2025, telah diusulkan tambahan 500 perangkat Starlink untuk sekolah dan fasilitas publik lainnya.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari seluruh Diskominfo kabupaten/kota yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Penyediaan internet ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses informasi dan komunikasi di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. (red)
