Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Melalui Sekretaris Daerah, Drs. Muhlis, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk bersikap terbuka selama proses pemeriksaan interim oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan dana APBD tahun anggaran berjalan. Bertempat di Aula Setda Lantai I, Selasa (3/2/2026), ditegaskan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Bupati menyatakan bahwa kehadiran tim pemeriksa dari BPK RI harus dipandang sebagai mitra strategis. Dengan keterbukaan data, tim pemeriksa dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap kondisi keuangan daerah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya.
Lebih lanjut, keterbukaan informasi dari setiap kepala perangkat daerah akan mempermudah Tim BPK yang dipimpin oleh Albertus Aryo Andrianto dalam memetakan potensi risiko. Tanpa data yang jujur, proses audit tidak akan mencapai hasil maksimal dalam mendeteksi kelemahan sistem internal.
Drs. Muhlis juga mengingatkan bahwa akuntabilitas adalah harga mati bagi setiap pejabat pengguna anggaran. Oleh sebab itu, dokumen yang disajikan harus mencerminkan realita di lapangan tanpa ada yang ditutup-tupi, demi kelancaran proses pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung di awal tahun 2026 ini.
Harapannya, melalui sikap kooperatif ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat terus mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi ini diharapkan menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh instansi demi kemajuan Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
