PROBORNEO – Wakil Bupati Murung Raya (Mura) Rahmanto Muhidin menyoroti tingginya angka perceraian di wilayahnya yang belum diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen resmi, khususnya akta cerai. Kondisi ini dinilai kerap menimbulkan persoalan administratif bagi warga.
“Masih banyak masyarakat yang sudah bercerai tetapi belum memiliki akta cerai. Hal ini menghambat proses administrasi, misalnya saat membuat Kartu Keluarga (KK) baru,” ujar Rahmanto saat diwawancarai di Puruk Cahu, Rabu (6/8/2025).
Rahmanto menilai, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
“Disdukcapil perlu memperkuat kerja sama dengan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Dengan adanya nota kesepahaman (MoU), penerbitan akta cerai bisa dilakukan lebih mudah dan tepat waktu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus hadir dalam setiap urusan administrasi masyarakat, termasuk bagi warga yang bercerai dan masih memiliki tanggungan anak.
“Dokumen kependudukan sangat penting untuk akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial. Karena itu, program layanan terpadu harus terus diperkuat, baik dari sisi sistem maupun fasilitasnya,” jelasnya.
Wabup Rahmanto berharap, sinergi antarinstansi dapat segera direalisasikan melalui anggaran perubahan tahun 2025 agar pelayanan kependudukan di Murung Raya semakin cepat, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (red)
