PROBORNEO – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Pipit Setyorini terus memperkuat perannya sebagai wakil rakyat yang aktif turun ke lapangan.
Dalam kegiatan Reses Masa Sidang Tahun 2025, Pipit menyambangi delapan desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.
Delapan titik yang menjadi lokasi kunjungannya meliputi Desa Sungai Paring, Cempaka Mulia Barat, Luwuk Ranggan, Patai, Pelangsian, Bangkuang Makmur, Telaga Baru, dan Eka Bahurui.
Setiap pertemuan diisi dengan dialog bersama warga dan perangkat desa mengenai berbagai kebutuhan pembangunan, terutama perbaikan infrastruktur jalan desa dan penambahan penerangan jalan umum (PJU).
Namun, satu aspirasi yang mencuri perhatian datang dari warga Desa Bangkuang Makmur, yang mengusulkan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah mereka.
Masyarakat menilai kebutuhan sekolah menengah atas sudah sangat mendesak karena jarak menuju SMA di Kota Sampit terbilang jauh dan sulit dijangkau, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan biaya dan sarana transportasi.
Kepala desa setempat mengungkapkan, wilayah Bangkuang Makmur sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendirikan SMA baru karena terdapat empat sekolah menengah pertama di sekitarnya yang bisa menjadi sumber calon siswa.
Menanggapi hal itu, Pipit Setyorini menegaskan bahwa pembangunan SMA di Bangkuang Makmur akan menjadi salah satu prioritas utama perjuangannya di DPRD Provinsi Kalteng.
“Banyak anak-anak lulusan SMP di Bangkuang Makmur yang terkendala untuk melanjutkan pendidikan karena jarak yang jauh dan minimnya sarana transportasi. Ini kebutuhan yang sangat mendesak, dan kami akan perjuangkan agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” ujar Pipit.
Selain bidang pendidikan, Pipit juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di desa, khususnya infrastruktur dasar yang menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menekankan bahwa kegiatan reses bukan hanya formalitas, melainkan sarana nyata untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan.
Menurutnya, kehadiran dewan di tengah masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam memperjuangkan kesejahteraan publik.
Dengan mendengar langsung keluhan warga, arah pembangunan daerah diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Habaring Hurung. (red)
