PROBORNEO – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti Halal Bihalal Nasional PAN yang digelar secara virtual serentak oleh seluruh DPW dan DPD se-Indonesia pada Minggu (20/4/2025).
Kegiatan ini terpusat melalui platform Zoom dan diikuti dari kantor DPW PAN Kalteng di Palangka Raya.
Tak hanya sebagai momen silaturahmi pasca-Idulfitri, kegiatan tersebut juga menjadi forum internal penting yang diisi dengan pemaparan kebijakan dari jajaran menteri dan wakil menteri PAN.
Di antaranya Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang menyampaikan arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPW PAN Kalteng, H. Achmad Diran, mengapresiasi forum tersebut dan menilai bahwa isi paparan para menteri sangat relevan dengan visi dan arah pembangunan nasional yang ditekankan presiden.
“Paparan yang disampaikan luar biasa, terutama tentang percepatan pembangunan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo melalui para menteri,” ucapnya.
Salah satu isu sentral yang menjadi perhatian adalah ketahanan pangan nasional.
Diran mengungkapkan bahwa Ketua Umum PAN sekaligus Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa hingga April 2025, stok beras nasional mencapai 3 juta ton. Pemerintah juga menargetkan ketersediaan pupuk di desa sebelum musim tanam dimulai.
“Presiden menginstruksikan agar pupuk sudah tersedia sebelum petani mengolah lahan. Ini langkah strategis agar produksi pertanian lebih optimal,” jelas Diran, yang juga mantan Wakil Gubernur Kalteng dua periode.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen PAN untuk mendukung program prioritas nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti sektor pertanian.
“Kalau saya pribadi, lebih cepat lebih baik. Kita siap menyukseskan program ini untuk kebaikan petani dan masyarakat secara umum,” tuturnya.
Dengan semangat kebersamaan dan konsolidasi, PAN menegaskan perannya dalam mendorong kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan rakyat, terutama di daerah-daerah. (red)
