MUARA TEWEH – Pemerintah daerah diminta segera memperkuat regulasi terkait pengelolaan persampahan di wilayah perkotaan guna mengantisipasi meningkatnya permasalahan sampah di tengah masyarakat. Peran aktif pemerintah harus didukung dengan regulasi yang mampu mengatur perilaku masyarakat dalam membuang sampah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H Taufik Nugraha, saat ditemui di ruang kerja Komisi II DPRD Barito Utara, Senin (30/3/2026). Ia menekankan bahwa masalah sampah adalah tanggung jawab bersama, namun pemerintah harus menjadi penggerak utama.
Menurutnya, hingga saat ini masih ditemukan penumpukan sampah di sejumlah titik, terutama di kawasan pasar dan lingkungan permukiman warga. Ia menyebut kondisi depan Pasar Barito Permai atau Pasar Pendopo sebagai contoh nyata bahwa kesadaran warga dan sistem pengangkutan masih perlu diperbaiki.
Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. Bau tidak sedap dan kotoran yang menumpuk tentu merugikan warga yang tinggal atau beraktivitas di dekat lokasi pembuangan sampah tersebut.
Taufik menegaskan perlunya langkah konkret melalui regulasi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan agar persoalan sampah dapat ditangani secara optimal. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur teknis pengangkutan, tetapi juga edukasi masyarakat agar lebih tertib mengelola sampah rumah tangga.
Dengan adanya payung hukum yang kuat dan sosialisasi yang masif, ia optimis masalah sampah di Muara Teweh dapat teratasi. Taufik Nugraha mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mulai disiplin membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. (dd)
