PROBORNEO - Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai program yang dijalankan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalteng mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama terkait penguatan
PROBORNEO - Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam menyikapi penghentian sementara aktivitas sejumlah perusahaan tambang batu bara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PROBORNEO - Aspirasi masyarakat Kelurahan Panamas, Kabupaten Kapuas, menjadi sorotan utama Legislator DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Helmi. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan mendesak warga
PROBORNEO - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh menyambut baik masuknya Kalteng sebagai salah satu daerah yang mendapatkan program Sekolah Garuda. Ia menilai program
PROBORNEO - DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima kunjungan silaturahmi Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, beserta jajaran, Senin (22/9/2025). Pertemuan ini menjadi momen pertama Pangdam bersilaturahmi
PROBORNEO - Legislator DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, Agie, menyampaikan aspirasi masyarakat Kelurahan Habaring Hurung RT 03/RW II, Kota Palangka Raya. Aspirasi itu mencakup sektor
PROBORNEO - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Ampera, menegaskan pembangunan jalan Hayaping–Patung tetap masuk dalam daftar prioritas meski anggarannya sempat mengalami pemangkasan akibat tekanan fiskal daerah.
PROBORNEO - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, mendorong pemerintah daerah untuk memberi perhatian lebih pada pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pelosok. Tomy menyoroti
PROBORNEO - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, menegaskan pentingnya serapan anggaran mitra kerja benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas. Ia
PROBORNEO - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan
