Muara Teweh - Dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah serta penguatan pembinaan hukum, DPRD Kabupaten Barito Utara menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.
Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Pernyataan tersebut disampaikannya pada
Muara Teweh, 1 Februari 2026 – Gelombang bantuan darurat mulai mengalir deras ke lokasi terdampak kebakaran di Kecamatan Teweh Tengah. DPRD Barito Utara menyambut baik langkah taktis yang diambil oleh
Muara Teweh, 1 Februari 2026 – Pengalaman pahit dari musibah kebakaran pada Minggu (1/2) menyisakan catatan penting bagi pelayanan publik di Barito Utara. Anggota DPRD, Hj. Sri Neni Trianawati, menekankan
MUARA TEWEH, 1 Februari 2026 – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, menegaskan bahwa jabatan yang ia emban adalah amanah untuk melayani masyarakat, terutama saat terjadi bencana. Hal
Muara Teweh, 1 Februari 2026 – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara terus memantau perkembangan situasi pasca-kebakaran di RT 10 RW 03 Gang Keluarga. Fokus utama legislatif saat ini adalah memastikan
Muara Teweh, 1 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya. Langkah ini mendapat apresiasi dari legislator Komisi I, Wardathun Nur Jamilah, yang memuji
PROBORNEO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura), Rejikinoor, melaksanakan kegiatan reses sebagai agenda kembali ke daerah pemilihan setelah masa persidangan. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk
Muara Teweh - Konferensi Pimpinan Cabang (Konfercab) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Barito Utara digelar di aula Kecamatan pada Selasa (27/1/2026). Acara ini dihadiri oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum,
PROBORNEO - Ketua Sementara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui lembaga legislatif. Menurut Freddy, mekanisme
