Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Naruk Saritani, memberikan pesan penting kepada para PNS yang baru menerima SK pengangkatan. Ia menekankan bahwa integritas adalah kunci utama dalam menjalankan tugas
Legislatif
Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Naruk Saritani, berharap 1.098 PNS yang baru dilantik dapat memperkuat pelayanan hingga ke tingkat desa. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah telah dilaksanakan oleh
Muara Teweh – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H Taufik Nugraha, menanggapi keresahan petani terkait merosotnya harga TBS kelapa sawit. Sebagai wakil rakyat, Taufik menuntut pemerintah daerah agar
Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto mendorong pemerintah daerah menyiapkan program transisi dan legalisasi bagi masyarakat yang selama ini bekerja di sektor Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pernyataan
Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret terkait persoalan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten
Muara Teweh – Pelaksanaan pelatihan jurnalistik dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Barito Utara di Aula SMPN 1 Muara Teweh mendapat apresiasi dari
Muara Teweh – Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Barito Utara bersama mitra menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah On The Road (GEPAMOR) dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga
KALTENGSATU, Muara Teweh – Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, mengapresiasi pelantikan jajaran Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Batara Membangun yang dilaksanakan oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin di rumah
KALTENGSATU, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, Naruk Saritani, berharap kepengurusan baru Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Barito Utara periode 2026–2031 mampu memperkuat pengembangan usaha lokal dan investasi
Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara, H. Nurul Anwar, menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar pembangunan daerah dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.



















